Delegasi dari 36 Negara Bertemu di Siprus Bahas

Liputan6.com, Nicosia – Pejabat dari 36 negara dan beberapa badan PBB bertemu di Siprus pada Kamis (21/3/2024) untuk membahas bantuan angkatan laut yang mendesak kepada warga Gaza.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sigrid Kaag, kepala bantuan dan koordinasi PBB untuk Gaza, dan Curtis Ried, kepala staf Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, dikutip dari laman Arab News, Jumat (22/3). . Ketika kelaparan melanda Gaza, banyak perusahaan mencari cara lain untuk mendistribusikan bantuan ke wilayah tersebut.

Namun kurangnya infrastruktur menyebabkan masalah. Salah satu badan amal yang mengirimkan bantuan dari Siprus pekan lalu telah membangun pelabuhan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk membuat pangkalan angkatan laut terapung untuk memberikan bantuan. Berdasarkan perjanjian dengan Israel, produk dapat menjalani pemeriksaan keamanan di Siprus oleh otoritas Israel.

Sebuah kapal meninggalkan Siprus minggu lalu dan mendistribusikan bantuan ke Gaza, sementara dua kapal lainnya diperkirakan akan berangkat dalam beberapa hari mendatang, tergantung pada kondisi cuaca. Constantinos Kombos, menteri luar negeri Siprus, mengatakan, “Kami sedang mendiskusikan bagaimana meningkatkan kapasitas operasi baik dari segi pintu keluar dan rute transportasi serta sistem penerimaan dan distribusi.”

Para perwakilan juga membahas penciptaan dana untuk mengatur kegiatan operasional rencana tersebut. Meski ia menjelaskan konferensi tersebut bukanlah konferensi donor.

Ketika ditanya berapa banyak kapal yang akan meninggalkan Siprus dengan bantuan setelah rencana tersebut mencapai kapasitas operasional penuh, Kombos menjawab “sebanyak mungkin”.

“Kita harus ingat bahwa ada batasan dalam hal penerimaan dan distribusi dan tidak hanya untuk menghemat bantuan di sini, tapi juga harus bertindak cepat sehingga kita dapat bekerja seefisien mungkin.”

PBB mengatakan pada Selasa (19/3/2024) bahwa pembatasan ketat Israel terhadap bantuan ke Gaza dimanfaatkan Tel Aviv sebagai “senjata” yang menyebabkan kelaparan di kalangan penduduknya. Ini adalah “kejahatan perang” menurut hukum internasional.

Sekjen PBB Volker Turk mengkritik Israel atas kelaparan yang terus-menerus dan ancamannya terhadap rakyat Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Turk mengatakan bahwa “situasi kelaparan ini adalah akibat dari pembatasan ketat Israel terhadap masuk dan distribusi bantuan dan barang kemanusiaan.”

“Hal ini terkait dengan banyaknya warga yang mengungsi, serta hancurnya infrastruktur penting sipil,” ujarnya, seperti dilansir CNA, Kamis (21/3/2024). “Besarnya pembatasan dan intervensi Israel di Gaza dan caranya terus melancarkan perang mungkin menggunakan kelaparan sebagai metode perang, yang merupakan kejahatan perang.”